Scroll untuk baca artikel
Girl in a jacket
DaerahNews

Viral !! Menteri Desa Sebut Ada LSM dan Wartawan Bodrex, KPK diminta Ikut Periksa Program Kemendes Untuk Dana Desa

58
×

Viral !! Menteri Desa Sebut Ada LSM dan Wartawan Bodrex, KPK diminta Ikut Periksa Program Kemendes Untuk Dana Desa

Sebarkan artikel ini
IMG 20250202 WA0038

SIMALUNGUN, RADENMEDIA.ID – Pernyataan Menteri Desa Yandri Susanto menyebut adanya LSM dan Wartawan Bodrex yang kerjanya menakut nakuti dan meminta sejumlah uang satu juta kepada Kepala Desa menuai kontroversi dan kini mendapat tanggapan dari pemerhati lingkungan di Kabupaten Simalungun, (02/02/2025).

” Sudah sepantasnya Kementerian Desa itu lebih berbenah dengan cara meningkatkan pengawasan penyaluran maupun keberadaan aset yang bersumber dari Dana Desa pada tiap Nagori dan Sekelas Menteri saya menilai perkataan seperti itu tidak baik dan untuk di sampaikan,” Ucap Hari Praja Nasution selaku pemerhati lingkungan di Kelurahan Serbalawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar.

Rekrutment

” Dari perjalanan yang dimulai dari tahun 2017 hingga saat ini 2024 program dana desa tersebut saya menilai gagal untuk kesejahteraan masyarakat dan desa, Saya duga itu akibat dari kurangnya pengawasan pada tiap pemerintah nagori yang dilakukan oleh Kementrian Desa,” Tegas Hari.

Selain itu banyak Kepala Desa di temukan tersandung hukum akibat memperkaya diri dari program pemerintah tersebut.

Hingga saat ini aset desa yang bersumber dari Dana Desa saya temukan mandul alias tak menghasilkan apapun untuk kesejahteraan masyarakat dan kas nagori atupun desa,” Kata hari.

Saya menemukan Lembu, Teratak, Mesin Depot Air Minum, Pengadaan tabung gas elpiji, Mobil pengangkut barang dan BSI link serta aset desa lainnya itu hingga saat ini jangankan hasil, Manfaat untuk masyarakat maupun penambahan kas nagori, keberadaannya saja bak hilang ditelan bumi,” Jelas Hari.

Saya berharap Kemendes jangan hanya pandai mengucurkan anggaran saja kepada pemerintah Nagori, serta memberi pernyataan yang tidak pantas seolah mengkambing hitamkan LSM dan Wartawan dari kegagalan Program Pemerintah tersebut. Pengawasan dari Kemendes juga haruslah lebih di tingkatkan agar Uang Negara tidak sia – sia,” Tegas Hari.

” Dari pernyataan Menteri Desa itu yang menyebut LSM dan Wartawan Bodrex sering mengganggu Kepala Desa, Saya lebih yakin bahwa peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut serta dalam mengaudit kembali keberadaan aset desa yang bersumber dari dana desa itu, perlu di lakukan demi menjaga uang negara dari oknum oknum yang tidak amanah, alias memperkaya diri dari Program Kementrian tersebut.

Saya sangat mengapresiasi para LSM dan Wartawan, Karena saya menilai keberadaan mereka saat ini merupakan garda terdepan untuk mengawasi jalannya Program Pemerintah, Melalui Investigasi dan menjadi tulisan dan di sebar ke masyarakat banyak serta laporan ke aparat APH atas dugaan penyalahgunaan uang negara dari program kemendes tersebut.

” Jikalau di temukan oknum Wartawan maupun LSM berperilaku seperti yang sebutkan Menteri Desa itu, Ya silahkan Kepala Desa laporkan ke APH oknum tersebut, Pada dasarnya Menteri Desa dan Kepala Desa itu sudah dewasa bukan anak kecil (dibawah umur). Sudah pasti tau perbuatan yang di sebut Menteri Desa, LSM maupun Wartawan Bodrex itu salah apa benar, melanggar hukum atau tidak, Namun jangan cuma bicara itu semua harus disertai bukti secara fakta,” Tutup Hari.

(Praja/Tim)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.