BEKASI, RADENMEDIA.ID – Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, dalam sebuah kegiatan Kementerian Desa yang tersebar melalui video di media sosial baru-baru ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk kalangan jurnalis dan LSM.
Hendra kaperwil Jawabarat dari radenmedia, dengan tegas mengecam pernyataan tersebut. Dalam video yang beredar, Menteri Yandri menyebut bahwa LSM dan wartawan “Bodrex” kerap mengganggu para kepala desa.
“Baru jadi menteri sudah belagu. Kalau bicara itu pakai otak, jangan pakai dengkul! Apalagi sampai mengatakan bahwa LSM dan wartawan itu pengganggu kepala desa,” ujar Hendra dengan nada geram di kantor redaksi Radenmedia, Kab Bekasi Senin (3/2/2025).
Menurutnya, ucapan Menteri Yandri tidak hanya merendahkan profesi jurnalis dan aktivis LSM, tetapi juga menunjukkan sikap anti-kritik terhadap kontrol sosial yang dilakukan media dan organisasi masyarakat.
“Saya sebagai kaperwil jawabarat tidak terima dengan ucapan Menteri tersebut. Ini sangat tidak pantas keluar dari seorang pejabat negara yang seharusnya memahami peran pers sebagai pilar demokrasi,” tegasnya.
Hendra menambahkan bahwa jurnalis dan LSM memiliki fungsi penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah, termasuk di tingkat desa. “Kalau tidak ada pers dan LSM, siapa yang akan mengontrol anggaran desa agar tidak disalahgunakan?” katanya.
Pernyataan Menteri Yandri ini memicu reaksi keras di berbagai daerah, terutama dari komunitas pers dan aktivis yang menuntut klarifikasi serta permintaan maaf secara terbuka.
(Tim Jabar)
