Scroll untuk baca artikel
Banner atas
HukumNewsPemerintahan

Demi Meraup Keuntungan Kualitas di Kesampingkan, CV Cahaya Mandiri Abadi di Minta Bertanggung Jawab.!! 

Avatar of redaksi
44
×

Demi Meraup Keuntungan Kualitas di Kesampingkan, CV Cahaya Mandiri Abadi di Minta Bertanggung Jawab.!! 

Sebarkan artikel ini
IMG 20240212 WA0005

KETAPANG, RADENMEDIA.ID – Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Republik Indonesia Satker pelaksanaan jalan nasional wilayah Provinsi Kalimantan Barat ppk 1.4 Provinsi Kalimantan Barat.

Nama Satker: Satker pelaksanaan jalan Nasional wilayah provinsi Kalbar

PPK: PPK 1.4 Provinsi Kalimantan Barat

Paket: Preservasi jalan dan jembatan ruas Aur kuning-Sandai-Nangab tayap bts provinsi Kalteng

Provinsi/Kab: Kalimantan Barat/kabupaten Ketapang

No Kontrak: 1/spk/Bb.20.5.4/2023 10 Januari 2023

Nilai kontrak: Rp2.959.365.600.00

Masa pelaksana : 353 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga) Hari Kalender

Sumber dana: APBN Tahun Anggaran 2023

Penyedia: CV Cahaya Mandiri Abadi

Konsultan: PT Jakarta Rencana Selaras KSO Fini Rekayasa Konsultan

IMG 20240212 012844

Pekerjaan preservasi jalan dan jembatan dengan biaya milyaran rupiah di nilai sangat tidak bersesuaian dalam spek kegiatan yang terjadi di lapangan, terpantau di Desa Bengaras Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang Kalbar (11/02/2024),” jelas Mustakim pada radenmedia.id

Mustakim masyarakat Ketapang menilai, kegiatan di atas di duga kuat ada permainan antara kontraktor dan konsultan demi cuan, Sehingga pihak konsultan PT Jakarta Rencana Selaras KSO Fini rekayasa konsultan tidak betul betul menelaah kegiatan preservasi jalan dan jembatan dari sungai Laur sampai batas Kalteng,” papar Mustakim.

“Bukti kerja CV Cahaya Mandiri Abadi tidak bisa di rasakan masyarakat pengguna jalan trans Kalimantan dengan waktu lama, contohnya baru selesai di tambal sulam jalan di wilayah Desa Bengaras sudah mengelupas lagi, aspalnya tidak merekat kuat, ini artinya CV Cahaya Mandiri Abadi hanya bekerja setengah hati saja,” ucap Mustakim.

Mustakim berharap agar pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kepolisian Polda Kalbar dan Kejati Kalbar bisa segera memeriksa pelaksana preservasi jalan dan jembatan, yang kontraknya sudah tertera di atas, agar kedepannya tidak ada lagi kontraktor yang nakal dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan menggunakan anggaran negara,” pinta mustakim.

(Roesliyani)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.